Kantor Berita Internasional Ahlulbait — ABNA — Menjelang musim Arba’in Husaini, persoalan memudahkan perjalanan peziarah Pakistan dan menghilangkan hambatan yang mereka hadapi kembali menjadi salah satu tuntutan terpenting kaum Syiah di negara tersebut, sekaligus menjadi perhatian bersama Iran, Pakistan, dan Irak.
Meskipun jutaan warga Pakistan memiliki kecintaan dan pengabdian besar untuk berziarah ke tempat-tempat suci Ahlulbait a.s. dan Haram Suci Imam Ridha a.s., berbagai persoalan seperti pembatasan perbatasan, tantangan transportasi, tingginya biaya perjalanan, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta sejumlah kebijakan pelaksanaan, masih membuat perjalanan spiritual ini menghadapi banyak kesulitan.
Dalam konteks ini, Malik Iqrar Hussain Alavi, Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan, dalam wawancara dengan Kantor Berita ABNA, menekankan perlunya penyusunan kebijakan yang terkoordinasi untuk memudahkan ziarah, memperkuat infrastruktur transportasi, dan memberikan perhatian lebih besar dari pemerintah terhadap tuntutan jutaan peziarah Pakistan.
Kecintaan Jutaan Warga Pakistan kepada Ahlulbait a.s.
Ia menyatakan bahwa kecintaan kepada Ahlulbait a.s. memiliki akar yang dalam dan luas di tengah masyarakat Pakistan. Ia mengatakan: jutaan orang di negara ini, terlepas dari kedudukan sosial dan kondisi ekonomi mereka, memandang kecintaan dan pengabdian kepada Nabi Muhammad saw. dan Ahlulbait a.s. sebagai modal spiritual mereka. Mereka menganggap ziarah ke Haram Suci Amirul Mukminin a.s., Imam Husain a.s., Imam Ridha a.s., dan tempat-tempat suci lainnya sebagai kehormatan dan cita-cita hidup.
Alavi menambahkan: kecintaan ini tidak terbatas pada kelompok atau mazhab tertentu. Umat Islam selama berabad-abad selalu berangkat ke Iran dan Irak untuk berziarah, bertawassul, dan memperoleh berkah dari tempat-tempat suci tersebut.
Tidak Adanya Struktur Terpadu untuk Mengelola Peziarah
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan, dengan merujuk pada berbagai persoalan dalam proses pemberangkatan peziarah, mengatakan: meskipun perjalanan ziarah memiliki sejarah panjang, hingga kini belum terbentuk mekanisme yang terpadu dan efektif untuk mengelola urusan peziarah Pakistan.
Dengan menunjuk pada pengaruh perkembangan kawasan, kondisi perbatasan darat, dan kebijakan berbagai negara terhadap proses ziarah, ia menegaskan: penghormatan terhadap keyakinan dan perasaan keagamaan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah Republik Islam Iran dan Republik Islam Pakistan harus memberikan perhatian lebih besar untuk menyelesaikan persoalan para peziarah.
Menurutnya, selain persoalan yang muncul akibat kebijakan pemerintah, kelemahan manajerial, kekurangan struktural, masalah di lembaga-lembaga terkait, tantangan para ulama dan tokoh agama, serta kesulitan yang dihadapi para penyelenggara kafilah ziarah juga menambah kerumitan persoalan ini.
Ia menegaskan: meskipun semua persoalan ini ada, kita masih belum mampu membentuk struktur yang teratur dan terkoordinasi untuk mengelola urusan peziarah, dan kita masih menghadapi banyak kegagalan serta masalah di bidang ini.
Perlunya Menyusun Program Bersama untuk Menyelesaikan Masalah
Alavi menilai kurangnya koordinasi antar lembaga terkait sebagai hambatan terpenting dalam menyelesaikan masalah peziarah. Ia mengatakan: selama ulama, arus keagamaan, organisasi keagamaan, pejabat pemerintah dan nonpemerintah, penyelenggara kafilah, serta para peziarah sendiri tidak mencapai kesepakatan atas satu program bersama, penyelesaian masalah yang ada tidak akan mungkin dilakukan.
Dengan menekankan perlunya kesatuan arus Syiah Pakistan, ia meminta agar perbedaan-perbedaan disingkirkan dan sebuah dokumen komprehensif serta strategis disusun untuk mengatur urusan peziarah. Ia menyatakan: seluruh kapasitas keagamaan dan sosial harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini.
Janji-janji Pemerintah Pakistan Belum Terlaksana
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan, dengan merujuk pada perundingan dan pertemuan tahun-tahun sebelumnya antara para pejabat dan pemerintah Pakistan, mengatakan: sejauh ini banyak janji telah disampaikan mengenai penyelesaian masalah peziarah, tetapi tidak satu pun menghasilkan langkah praktis dan efektif. Para peziarah Pakistan masih menghadapi persoalan dan risiko serius.
Namun, ia menegaskan: pembahasan persoalan ini membutuhkan pandangan realistis. Kekhawatiran dan pertimbangan pemerintah Pakistan, persoalan Republik Islam Iran, serta kondisi dan perkembangan internasional harus diperhatikan secara bersamaan.
Alavi menambahkan: jika lembaga-lembaga terkait, ulama, wakil rakyat, dan pejabat pemerintah dengan kehendak bersama serta pandangan realistis mencapai kesepakatan, maka solusi yang komprehensif dan praktis untuk menyelesaikan masalah peziarah Pakistan dapat disusun dan dijalankan.
Jalur Darat adalah Cara Paling Ekonomis bagi Peziarah untuk Mencapai Atabat
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan, dengan merujuk pada kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat negara tersebut, mengatakan: banyak orang yang sangat merindukan ziarah memiliki kemampuan finansial terbatas. Namun hal itu tidak mengurangi kerinduan mereka untuk menziarahi Haram Suci Ahlulbait a.s., dan mereka tetap menyimpan harapan untuk hadir di Karbala Mu’alla serta tempat-tempat suci lainnya.
Dengan menegaskan bahwa jalur darat melalui perlintasan Taftan adalah pilihan paling sesuai bagi peziarah Pakistan, ia menyatakan: jalur ini memungkinkan perjalanan dengan bus dan biaya paling rendah. Dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya, ini merupakan cara paling ekonomis bagi masyarakat umum.
Menghidupkan Kembali Jalur Kereta Taftan; Tuntutan untuk Mengurangi Biaya Peziarah
Alavi, dengan merujuk pada kapasitas transportasi kereta api Pakistan, mengatakan: pada masa lalu, kereta penumpang berjalan hingga perbatasan Taftan, dan para peziarah dari berbagai kota, termasuk Karachi dan Lahore, dapat menggunakan jalur ini dengan mudah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, fasilitas ini telah hilang.
Ia menambahkan: jaringan kereta api Pakistan masih memiliki kapasitas untuk memindahkan sebagian besar peziarah. Jika jalur ini dihidupkan kembali, bersama dengan transportasi darat, pemindahan banyak peziarah dengan biaya yang sesuai akan memungkinkan.
Transportasi Laut Tidak Mampu Menjawab Besarnya Jumlah Peziarah
Tokoh politik Pakistan ini, terkait usulan pembukaan jalur laut antara Karachi dan Chabahar, mengatakan: meskipun rencana-rencana seperti ini pernah diajukan, kapasitas kapal terbatas dan tidak mampu menjawab jumlah jutaan peziarah Pakistan.
Ia menegaskan: transportasi laut dalam kondisi terbaik hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan. Namun solusi utama tetaplah memperkuat jalur darat dan kereta api.
Perlunya Peningkatan Layanan Iran pada Musim Arba’in
Alavi, dengan merujuk pada peningkatan besar perjalanan ziarah pada musim Arba’in, meminta Republik Islam Iran menggunakan seluruh kapasitasnya pada periode ini untuk memudahkan pergerakan peziarah.
Ia menyatakan: mengingat acara Arba’in hanya berlangsung beberapa pekan, pengembangan fasilitas transportasi, layanan perbatasan, dan infrastruktur yang dibutuhkan pada hari-hari tersebut dapat memainkan peran penting dalam mengurangi masalah para peziarah.
Biaya Perjalanan Udara yang Berat Menjadi Penghalang bagi Pecinta Ziarah Arba’in Husaini
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan menilai perjalanan udara berada di luar kemampuan finansial sebagian besar masyarakat negara tersebut. Ia mengatakan: biaya tiket penerbangan ke Iran dan Irak pada musim Arba’in, bersama biaya pengurusan visa, memberikan tekanan finansial berat kepada para peziarah.
Ia menambahkan: kondisi ini menyebabkan banyak pecinta Ahlulbait a.s., meskipun memiliki kerinduan besar, terhalang dari perjalanan ziarah karena persoalan ekonomi.
Kritik terhadap Pembatasan Baru Irak dan Kebijakan Ziarah Pakistan
Alavi, dengan mengkritik sejumlah kebijakan baru dalam bidang ziarah, menilai penerapan batasan usia bagi sebagian peziarah tidak memiliki alasan logis. Ia mengatakan: keputusan semacam ini secara praktis mencabut kesempatan banyak pecinta ziarah untuk berangkat.
Ia juga menilai kebijakan baru terkait organisasi penyelenggara kafilah ziarah di Pakistan tidak efektif. Ia menambahkan: kebijakan-kebijakan ini bukan hanya tidak membuka simpul persoalan peziarah, tetapi dalam beberapa kasus justru menambah kerumitan yang ada.
Perlunya Tinjauan Ulang Bersama atas Kebijakan Ziarah Tiga Negara
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan, dalam kesimpulan bagian ini, menegaskan: penyelesaian masalah peziarah Pakistan membutuhkan tindakan bersamaan dari tiga negara, yaitu Iran, Pakistan, dan Irak.
Ia menyatakan bahwa pemerintah Pakistan harus menghilangkan pembatasan yang ada di jalur-jalur darat. Republik Islam Iran juga harus menyediakan lebih banyak kemudahan untuk menerima peziarah, terutama pada musim Arba’in, dan pemerintah Irak harus meninjau ulang kebijakan terkait penerbitan visa serta aturan ziarah.
Alavi menegaskan: hanya melalui kerja sama, koordinasi, dan penetapan kebijakan bersama antara tiga negara, masalah jutaan peziarah Pakistan dapat diselesaikan secara mendasar.
Penekanan pada Penguatan Hubungan Iran dan Pakistan
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan, dalam lanjutan wawancara ini, merujuk pada kesamaan agama, budaya, dan sejarah yang mendalam antara Iran dan Pakistan. Ia menilai pengembangan kerja sama bilateral sebagai kebutuhan strategis dan mengatakan: kedua bangsa memiliki ikatan akidah dan kecintaan kepada Ahlulbait a.s. Kesamaan inilah yang dapat menjadi landasan perluasan interaksi dan kerja sama lebih besar antara kedua negara.
Dengan menyatakan bahwa Pakistan adalah negara mayoritas Muslim dan Iran adalah tetangga yang memiliki latar peradaban serta budaya yang kaya, ia menambahkan: penguatan hubungan dua negara, selain menjamin kepentingan bersama, juga akan membantu stabilitas dan kesatuan dunia Islam.
Menghormati Perasaan Keagamaan Masyarakat adalah Tanggung Jawab Pemerintah
Alavi, dengan merujuk pada pembatasan yang pada berbagai periode diberlakukan terhadap pergerakan peziarah, menyatakan: pembatasan ini menyebabkan banyak orang yang rindu hadir dalam momen-momen penting keagamaan terhalang dari perjalanan ziarah.
Ia menegaskan: pemerintah, di samping pertimbangan pelaksanaan dan keamanan, juga harus memperhatikan perasaan keagamaan masyarakat dan hak mereka untuk melaksanakan ritual agama. Dengan niat baik dan kerja sama timbal balik, pemerintah harus menyediakan landasan untuk memudahkan ziarah.
Pertemuan Tiga Pihak Belum Menghasilkan Hasil Praktis
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan, dengan merujuk pada penyelenggaraan pertemuan bersama antara Iran, Pakistan, dan Irak mengenai persoalan peziarah, mengatakan: pertemuan-pertemuan ini telah berkali-kali diadakan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi hingga kini belum menghasilkan capaian nyata dan efektif untuk menyelesaikan masalah peziarah.
Ia menambahkan: dalam beberapa kasus, bahkan kebijakan yang ditetapkan setelah pertemuan-pertemuan itu, alih-alih mengurangi masalah, justru menciptakan pembatasan baru dan membuat proses perjalanan peziarah semakin sulit.
Alavi menyatakan bahwa masing-masing dari tiga negara memiliki kekhawatiran dan pertimbangan khusus. Ia mengatakan: Republik Islam Iran menyampaikan persoalan terkait manajemen pergerakan dan transportasi peziarah, Pakistan memiliki kekhawatiran keamanan dan perbatasan, sedangkan Irak memiliki pertimbangan mengenai penerimaan peziarah. Namun, tugas pemerintah adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, bukan menciptakan hambatan baru di jalan jutaan peziarah.
Ia menegaskan: dalam pergerakan besar peziarah, munculnya sejumlah tantangan adalah hal yang wajar. Tetapi tanggung jawab pemerintah adalah mengelola tantangan-tantangan ini dan memudahkan ziarah, bukan membuatnya semakin sulit.
Tuntutan Bersama kepada Iran, Pakistan, dan Irak
Wakil Sekretaris Jenderal Pusat Majelis Wahdat Muslimin Pakistan pada bagian akhir menyebut kerja sama efektif tiga negara Iran, Pakistan, dan Irak sebagai tuntutan terpenting jutaan peziarah Pakistan. Ia mengatakan: hari ini banyak warga Pakistan sangat merindukan kehadiran dalam acara Arba’in Husaini, ziarah ke makam Sayyidus Syuhada a.s., dan juga berziarah ke Haram Suci Imam Ridha a.s. Namun akibat pembatasan yang ada, mereka terhalang dari taufik ini.
Dengan menegaskan bahwa terhalangnya masyarakat dari ziarah bukan hanya disebabkan persoalan ekonomi, tetapi sebagian juga kembali pada kelemahan dalam kebijakan dan manajemen, ia mengatakan: pemerintah tiga negara harus meninjau ulang kebijakan yang ada dan mengambil langkah bersama agar perjalanan para peziarah menjadi mudah, aman, dan murah.
Komentar Anda